What's New?

peraturan tentang penyetaraan ankapin

Syarat Pelatihan Ankapin / Atkapin

Diterbitkan pada Friday, 6 December 2019 Pukul 11.19

Persyaratan Pelatihan ANKAPIN I / ATKAPIN I 1. Memiliki sertifikat ANKAPIN II/ATKAPIN II 2. Pendidikan minimal SMP 3. Mengikuti diklat selama kurang lebih 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Umum Penyaluran Dengan didasari Permenristek No. 59 tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan membentuk sebuah program yaitu Penyetaraan Ijazah Luar Negeri yang merupakan salah satu bentuk pelaya Pelatihan Kepelautan ini menfokuskan pada keahlian di bidang kepelautan seperti : Diklat Ahli Nautikan Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ANKAPIN III), Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ATKAPIN III), dan Penyetaraan (Upgrading) SKK 30 dan 60 Mil, serta Diklat lainnya. Penjelasan Singkat Tentang Penyetaraan Pangkat dan Jabatan Guru Bukan PNS (GBPNS) | Saat ini kita sering mendengar atau membaca informasi tentang Guru Bukan PNS atau GBPNS. Apa dan siapa GBPNS ini? GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil yang mengajar di satuan pendidikan swasta atau yayasan dan guru yang mengajar di satuan pendidikan negeri dengan SK Bupati.. Sesuai Penjelasan di Peraturan Dirjen Dikti dan panduan penyetaraan, penyetaraan ijazah LN bisa diwakilkan namun sayang pernyataan dari Saudara NAW sama sekali tidak menyinggung ada melimpahkan kuasa ke kampus untuk mengurus SK penyetaraannya ke Ditjean Dikti, dan tentang legalisir bila dalam proses pernyaatan memang tidak perlu berikan ijazah .

Unduh

Diterbitkan pada Thursday, 21 November 2019 Pukul 12.05

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No. Dinas Jaga Pelaut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan . Ankapin-1 1.. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Peraturan Menteri Tentang Pelaut Sesuai Amendemen Manila 2010 Diposting oleh Unknown di Senin, Januari 20, 2014 kalo ankapin 2 tahun 2011 awal apakah bs ikut penyetaraan? Balas Hapus. Balasan. Balas. RIDWAN BORNEOR 20 Januari 2014 19.07. program penyetaraan ankapin/atkapin ke att/ant ii 6:38 AM No comments Berdasarkan Peraturan Amandemen Manila 2010 Program penyetaraan yang sebelumnya dibawah peraturan IMO (Internasional Maritim Organisation ) melampirkan 5 sertifikat di antaranya: Hukum Maritim Soal Tanya Jawab Hukum Maritim, Kapal, Kelautan dan Pelayaran - Baca lebih detail lengkap kumpulan info artikel berita terbaru terkini gratis tentang Hukum Maritim Soal Tanya Jawab Hukum Maritim, Kapal, Kelautan dan Pelayaran, Blog kumpulan informasi artikel berita video gambar foto hari ini terbaru dan terkini. BST, SCRB, AFF, dan MFA untuk peserta Penyetaraan ATT-III, Pada saat seleksi wawancara harus membawa semua dokumen asli Pengalaman 5 tahun perwira di kapal ikan, jabatan harus mualim 3-2-1 atau kapten.12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan.

Diklat Keahlian Pelaut (upgrading)

Diterbitkan pada Friday, 6 December 2019 Pukul 3.12

Pemilik Sertifikat ANKAPIN-II masa layar 60 (enam puluh) bulan dan setelah DP – IV nautika wajib kembali menyelesaikan praktek laut (PRALA) sebagai . BST, SCRB, AFF, dan MFA untuk peserta Penyetaraan ATT-III, Pada saat seleksi wawancara harus membawa semua dokumen asli Pengalaman 5 tahun perwira di kapal ikan, jabatan harus mualim 3-2-1 atau kapten. Oleh karena itu kita sering mendengar bahwa pemegang sertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN belum mendapatkan pengakuan secara internasional, sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjenhubla) memfasilitasi upaya penyetaraan sertifikat dari ANKAPIN ke Ahli Nautika dan ATKAPIN ke Ahli Tehnika, agar pelaut kapal ikan kita dapat bekerja di kapal SURAT EDARAN No : 1850.1/D2.5/2009 Tentang PENYETARAAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 26 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 82/DIKTI/Kep/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik

Diterbitkan pada Friday, 6 December 2019 Pukul 13.28

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. (Lembaran Negara Republik . sertifikat ANKAPIN I/ATKAPIN I; b. ijazah pendidikan formal . PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA dengan memberikan penyetaraan jabatan dan pangkat guru PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 dan kemudian diperkuat oleh UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendididikan Tinggi. Dalam Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia, dinyatakan bahwa: Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas: a. Pertanyaan yang Banyak Muncul tentang Seleksi CPNS 2019. Liputan6.com. 04 Nov Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 pelamar yang mendaftar penyetaraan ijazah dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus akhir oleh kementerian . PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 201 1 TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAG1 PEGAWAI NEGERI SlPlL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BEIAJARIIJAZAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Menirnbang : a. bahwa untuk rnenjamin tertib administrasi dan pernbinaan karier bagiperaturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 59 tahun 2017 tentang penyetaraan ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi .

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

Diterbitkan pada Tuesday, 19 November 2019 Pukul 14.38

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden. Nomor 2 Tahun .. Penyetaraan Ijazah bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. (menjadi satu file . e) membawa sertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN khusus untuk jabatan Analis . PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Sesuai Penjelasan di Peraturan Dirjen Dikti dan panduan penyetaraan, penyetaraan ijazah LN bisa diwakilkan namun sayang pernyataan dari Saudara NAW sama sekali tidak menyinggung ada melimpahkan kuasa ke kampus untuk mengurus SK penyetaraannya ke Ditjean Dikti, dan tentang legalisir bila dalam proses pernyaatan memang tidak perlu berikan ijazah salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Diponeg oro menjadi universitas riset yang unggul serta penyetaraan atau pengakuan program.. Oleh karena itu kita sering mendengar bahwa pemegang sertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN belum mendapatkan pengakuan secara internasional, sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjenhubla) memfasilitasi upaya penyetaraan sertifikat dari ANKAPIN ke Ahli Nautika dan ATKAPIN ke Ahli Tehnika, agar pelaut kapal ikan kita dapat bekerja di kapal .

Diklat Peningkatan

Diterbitkan pada Saturday, 7 December 2019 Pukul 9.16

Jalur Diklat Penyegaran (Refreshing Training). Diklat Penyetaraan. Persyaratan : Sertifikat Keahlian Pelaut ANKAPIN / ATKAPIN; Sertifikat MPL / AMKPL; Surat . peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor per.07/men/2011 tentang sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian, serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 59 tahun 2017 tentang penyetaraan ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja.

Diklat Penyetaraan

Diterbitkan pada Thursday, 5 December 2019 Pukul 2.45

15 Jan 2013 Jalur Diklat Penyegaran (Refreshing Training). Diklat Penyetaraan. Persyaratan : Sertifikat Keahlian Pelaut ANKAPIN / ATKAPIN; Sertifikat MPL . peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 33 tahun 201 1 tentang kenaikan pangkat bag1 pegawai negeri slpll yang memperoleh surat tanda tamat beiajariijazah dengan rahmat tuhan yang maha esa kepaia badan kepegawaian negara. peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang penyetaraan lulusan program pendidikan strata dua dan strata tiga kedinasan dengan lulusan sekolah staf dan pimpinan menengah dan sekolah staf dan pimpinan tinggi dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian negara republik indonesia, menimbang : a. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH. TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri. peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 8 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional dosen melalui penyesuaian/inpassing dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

01. Diklat & Sertifikasi Kapin 15 Okt 2019

Diterbitkan pada Monday, 2 December 2019 Pukul 1.08

ANKAPIN 7 ATKAPIN (CoC) adalah sertifikat kompetensi yang merupakan pengakuan terhadap Mesin Pendingin; Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan; Instalasi Tenaga Kapal Penangkap Ikan . penyetaraan sertifikat keahlian pelaut.. peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 8 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional dosen melalui penyesuaian/inpassing dengan rahmat tuhan yang maha esa (BST, buku pelaut, Ankapin, Atkapin, SKK) yang berada diatas kapal. Data sekunder diperoleh dari Sijil Awak Kapal, SPB, ukuran kapal (panjang dan GT), wilayah operasi penangkapan serta peraturan perundangan tentang pengawakan kapal penangkap ikan yang berlaku di Indonesia. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan . Pelatihan Kepelautan ini menfokuskan pada keahlian di bidang kepelautan seperti : Diklat Ahli Nautikan Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ANKAPIN III), Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ATKAPIN III), dan Penyetaraan (Upgrading) SKK 30 dan 60 Mil, serta Diklat lainnya..

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -